Posts

Showing posts from June, 2015

Daftar 144 Diagnosa Penyakit yg harus ditangani Layanan Primer

Daftar 144 Diagnosa Penyakit yg harus ditangani Layanan Primer Berikut ini adalah diagnosa penyakit yang harus tuntas dilayani di fasilitas kesehatan primer di era BPJS. DAFTAR NAMA PENYAKIT YANG DAPAT DILAYANI DITANGANI DI LAYANAN PRIMER (sumber SKDI, Pekonsil kedokteran Indonesia 2012) 1. Kejang Demam 2. Tetanus 3. HIV AIDS tanpa komplikasi 4. Tension headache 5. Migren 6. Bell’s Palsy 7. Vertigo (Benign paroxysmal positional Vertigo) 8. Gangguan somatoform 9. Insomnia 10. Benda asing di konjungtiva 11. Konjungtivitis 12. Perdarahan subkonjungtiva 13. Mata kering 14. Blefaritis 15. Hordeolum 16. Trikiasis 17. Episkleritis 18. Hipermetropia ringan 19. Miopia ringan 20. Astigmatism ringan 21. Presbiopia 22. Buta senja 23. Otitis eksterna 24. Otitis Media Akut 25. Serumen prop 26. Mabuk perjalanan 27. Furunkel pada hidung 28. Rhinitis akut 29. Rhinitis vasomotor 30. Rhinitis vasomotor 31. Benda asing 32. Epistaksis 33. Influenza 34. Pertusis 35...

SMS GATEWAY UNTUK CEK TAGIHAN BPJS

Image
Sms getway bpjs Selamat pagi sobat pembaca blog JAMKES WATCH BOGOR.untuk artikel kali ini admin akan menulis format SMS GATEWAY BPJS . Berikut adalah no SMS Gateway 087775 500400 SMS Gateway dapat digunakan utk : 1. Memberikan informasi data peserta BPJS Kesehatan. 2. Memberikan informasi tentang tagihan iuran bagi peserta BPJS PBPU. Format pengiriman SMS Gateway seperti berikut ini 1. Utk memperoleh info data peserta, dengan mengetik :- NOKA (spasi) nomor kartu peserta, kirim ke 087775500400 atau NIP (spasi) nomor induk pegawai, kirim ke 087775500400 dan bisa juga dengan NIK (spasi) nomor induk kependudukan, kirim ke 0877755004002. 2. Untuk memperoleh tagihan iuran bagi peserta BPJS PBPU, dengan mengetik :TAGIHAN (spasi) nomor kartu peserta, kirim ke 087775500400. Setelah melakukan SMS GATEWAY nanti akan ada balasan jawaban dari admin BPJS . Itu cara mengecek data kepesertaan dan tagihan iuran bagi pesrta BPJS PBPU dengan cara sms bisa di lakukan menggunkan HP aja saja yang ...

PROGRAM KERJA RELAWAN JAMKES WATCH

Image
URAIAN KERJA (JOB DISCRIPTIONS)  RELAWAN JAMKES WATCH 1. Mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat sudah berlaku sejak tanggal 1 januari 2014 di seluruh wilayah indonesia. 2. Membantu pendaftaran peserta BPJS baru bagi masyarakat yang kondisi sakit/urgent. 3. Menerangkan iuran BPJS  kepada masyarakat mampu dan tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran /PBI) 4. Menerangkan manfaat iuran BPJS kepada masyarakat sesuai dengan besaran iuranya/kelasnya. 5. Membantu dan menangani pasien yang di tolak oleh rumah sakit agar dapat diterima berobat,baik berobat jalan maupun rawat inap. 6. Menangani adminitrasi pasien yang di tolak atau tidak sesuai dengan nilai manfaat BPJS. 7. Membantu advokasi hukum  bagi pasien yang bermasalah dengan rumah sakit atau dengan pihak lain ( Pemerintah ,kantor BPJS) yang terkait. 8. Menjembatani  hubungan antara BPJS dengan masyarakat atau pasien yang baru atau sedang berobat. 9. Menyampaikan masalah-...

DASAR HUKUM BPJS MASYARAKAT HARUS TAU

Image
Poto bersama relawan jamkes watch reg 5 setelah acara pendidikan advokasi ciawi. Dasa Hukum BPJS Masyarakat Harus Tau. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat indonesia yang sejahtera adil dan makmur maka dasar hukum BPJS perlu di sosialusasikan  kepada seluruh rakyat indonesia diantaranya adalah: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 (TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL) 2. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 (TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 (TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN) 4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 ( TENTANG JAMINAN KESEHATAN) 5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 (PERUBAHAN ATAS PELATURAN PRESIDEN NO 12  TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN) 6. PERATURAN MENTERI KE...