Posts

Showing posts from November, 2015

Pasca Mogok Nasional, Ini Tiga Strategi Buruh Tolak PP Pengupahan

Siaran Pers GBI, Kamis 26 November 2015 GBI, Jakarta – Gerakan Buruh Indonesi bakal terus melakukan gerakan penolakan nasional terhadap Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan setelah aksi mogok nasional. Ini cara-cara yang akan dilakukan gerakan buruh pasca mogok nasional. Pertama, GBI akan melakukan uji materi terhadap PP 78/2015. “Mogok nasional bukanlah akhir dari sebuah aksi, tapi justru awal aksi besar-besaran. Eskalasi akan meningkat,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Kamis 26 November 2015. Iqbal menambahkan, uji materi akan diajukan pada hari Rabu atau Kamis ke Mahkamah Agung. “Akan diiringi oleh puluhan ribu buruh,” katanya. Iqbal beralasan, PP Pengupahan bertentangan dengan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Ini karena PP Pengupahan memberangus hak pekerja atau buruh dalam merundingkan penetapan upah minimum. Kedua, GBI akan melakuka...

MOGOK NASIONAL BERAKHIR, INI LANGKAH LANJUTAN KAU-GBI

SIARAN PERS KAU-GBI 27 NOVEMBER 2015 KAU-GBI,Hari ini,Jumat (27/11/2015),aksi Mogok Nasional yang diorganisir Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia(KAU-GBI). Telah memasuki hari keempat dan RESMI dinyatakan BERAKHIR. Dari rangkaian aksi Mogok Nasional ini, dua hari aksi di kawasan Industri yang diikuti hampir 2 juta buruh di 22 provinsi 200 Kabupaten/Kota. Serta,dua hari lainnya aksi dilakukan di kantor Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing yang diikuti ratusan ribu buruh. Langkah berikutnya yang akan diambil oleh KAU-GBI adalah,nantinya,dalam pekan depan akan melakukan Judicial Review (JR) PP 78/2015 ke Mahkamah Agung dan akan melaporkan ke ILO (International Labour Organization) bahwa PP 78/2015 telah melanggar kebebasan berserikat (CFA,Complain Freedom Association) yang akan disidangkan dalam sidang ILO pada Juni 2016.Karena,serikat pekerja tidak lagi dilibatkan dalam perundingan upah minimum. Nantinya, langkah aksi massa akan dilanjutkan juga yaitu saat menyerahkan JR PP 78...

100 RIBU LEBIH PETISI TOLAK PP 78/2015 BERHASIL DIKUMPULKAN

Image
SIARAN PERS KAU-GBI LONG MARCH 19 NOVEMBER 2015 KAU-GBI,Kemarin,Rabu (18/11/2015), ratusan buruh peserta long march dari Karawang telah memasuki Kabupaten Bekasi,Jawa Barat. Ini adalah hari ketiga para buruh berjalan kaki dari Bandung menuju Jakarta.Ribuan buruh pabrik dan masyarakat yang dilalui sepanjang jalan mendukung perjuangan kaum buruh yang terbukti lebih dari 100 ribu tanda tangan surat petisi sudah terkumpul untuk nantinya diserahkan kepada Presiden Jokowi. Didalam petisi yang ditanda tangani oleh buruh dan masyarakat tersebut berisikan beberapa tuntutan,antara lain: 1. Cabut PP 78/2015 tentang pengupahan yang bertentangan dengan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 dan 89. 2. Menolak formula kenaikan upah minimum yang baru karena mengembalikan rezim upah murah dan akan memiskinkan kaum buruh secara struktural. 3. Meminta kenaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan menetapkan upah minimum sektoral lebih besar dari upah minimum. Nantinya, kami juga akan...

SEBARKAN PETISI TOLAK PP 78/2015, BURUH DAPAT DUKUNGAN RAKYAT KECIL

Image
SIARAN PERS AKSI LONG MARCH KAU-GBI 17 NOVEMBER 2015 KAU-GBI, Ratusan buruh peserta aksi long march Bandung-Jakarta yang dilakukan oleh Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) kini telah memasuki wilayah Karawang,Jawa Barat,Selasa (17/11/2015).Sepanjang jalan dari wilayah Kabupaten Purwakarta menuju Kabupaten Karawang. Para peserta long march terus membagikan "Post Card" Petisi yang berisikan tuntutan penolakan terhadap pemberlakuan PP 78/2015 tentang pengupahan. Tak hanya buruh, rakyat pun turut serta memberikan dukungannya dalam petisi tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka. Seperti seorang pedagang asongan,Odoy (38), yang biasa berjualan di daerah pasar Cikampek. Meski hanya seorang pedagang. Dirinya mengakui sangat mendukung aksi buruh tersebut. Karena, diakuinya jika apa yang dilakukan oleh para buruh tersebut nantinya juga akan berdampak pada perekonomian keluarganya khususnya anaknya yang seorang pekerja. "Saya yakin, ini nanti juga buat ana...

TOLAK PP 78/2015,RIBUAN BURUH LAKUKAN LONG MARCH 

Image
SIARAN PERS KAU-GBI 15 NOVEMBER 2015 KAU-GBI, Besok, Senin (16/11/2015), Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) akan melakukan pelepasan Long March jalan kaki Bandung-Jakarta yang akan dilakukan oleh ribuan buruh serta Konsolidasi Nasional jelang Mogok Nasional di monumen perjuangan Bandung,Jawa Barat. Salah satu Presidium KAU-GBI,Said Iqbal mengatakan, Konsolidasi nasional ini dilakukan jelang mogok nasional yang akan dilakukan pada 24-27 November. Selain itu, ribuan buruh peserta long march jalan kaki Bandung-Jakarta ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas diterbitkannya  PP 78/2015 tentang pengupahan. "Kami juga menolak formula kenaikan upah minimum yang hanya berdasarkan Inflasi+PDB,kami juga menuntut untuk dinaikannya upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan,"tegas Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Minggu (15/11/2015). Diungkapkannya,di sepanjang rute yang akan dilalui oleh buruh peserta long march akan dilakukan penggalangan tanda tangan...

PEMDA DAN BPJS HARUS TINGKATKAN PENGAWASAN ,TURUN DAN TINJAU LANGSUNG KELAPANGAN.

Image
Evi 30th (Istri pak Nandar) ,salah satu peserta BPJS KES yang sedang dirawat di RS MH- THAMRIN Cileungsi ini shok dan langsung pinsan ,setelah mendengar bahwa pihak kluarga harus bayar selisih/cost shering ruangan ISOLASI Rp.30 jt,. Namun setelah kordinasi ke BPJS BOGOR pihak bpjs ibu evi menyatakan RS tidak boleh lakukan cost shering. Setelah melalui proses yang alot dan panjang oleh tim relawan dengan lakukan negosiasi kepada pihak RS ,Bukanya ikutin prosedur dan lakukan pelayanan dengan baik/maxsimal,pihak RS malah beralasan bahwa pasien harus dirujuk ke RS lain dengan slasan tidak ada /keterbatasan alat , dan bukanya ikutin prosedur memfasilitasi mencarikan rujukan serta pastikan rujukan berjalan sesuai prosedur,ini malah nyuruh kluarga yang mencari. Tidak mau ribut ,Relawan turut bantu carikan RS yang dapat menerima pak Nandar , Sampai akhirnya malam kita dapat rujukan di RSUD PASAR REBO jaktim ,setelah dinyatakan siap dan tinggal jalan, lagi- lagi pihak RS menyatakan AMBULACE...

LONG MARCH BANDUNG-JAKARTA,RATUSAN BURUH SEBARKAN SATU JUTA PETISI TOLAK PP 78/2015

Image
SIARAN PERS KAU-GBI AKSI LONG MARCH KAU-GBI, Ribuan buruh melepas Ratusan peserta Long March dari Monumen Perjuangan,Bandung,Jawa Barat,Senin (16/11/2015), berjalan kaki menuju Situ Cibuleud,Purwakarta, sambil membagikan petisi tentang penolakan kebijakan upah murah yang tercermin didalam PP 78/2015 tentang pengupahan dan formula kenaikan upah yang hanya memperhitungkan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nantinya, ribuan buruh dan masyarakat akan menandatangi "Post Card" petisi tersebut. KAU-GBI dalam Aksi Long March ini menargetkan 1 Juta tanda tangan Post Card Petisi sampai 20 November 2015 untuk selanjutnya diserahkan Kepada Presiden Jokowi. Post Card Petisi tersebut berisikan tuntutan : 1. Cabut PP 78/2015 tentang pengupahan yang bertentangan dengan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 dan 89. 2. Menolak formula kenaikan upah minimum yang baru karena mengembalikan rezim upah murah dan akan memiskinkan kaum buruh secara struktural. 3. Meminta kenaikan upah minimu...

PRESIDEN KSPI: SELAMAT DATANG NEO ORDE BARU

SIARAN PERS KOMITE AKSI UPAH-GBI (KAU-GBI) 11 NOVEMBER 2015 KAU GBI- Presiden Konfederasi Serikat Pekera Indonesia,Said Iqbal mengatakan, pemerintaha era Jokowi- JK adalah pemerintahan bergaya orde baru jilid II. Hal ini menurutnya tak terlepas dari segala macam kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jk yang selalu merugikan rakyat terutama kaum buruh yang selalu dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan upah murah melalui PP 78/2015. "Buruh berpendapat kebijakan pemerintahan Jokowi-JK adalah orde baru jilid 2 atau Neo orde baru." Kata Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Rabu (11/11/2015). Dirinya pun menjelaskan, yang dimaksud dengan neo orde baru yaitu persis sama ketika mantan Presiden Soeharto dengan trilogi pembangunannya yang mengedepankan : 1.Stabilitas keamanan dengan tentara dan polisinya menghantam gerakan buruh,aktivis,masyarakat sipil 2.Demi mengejar pertubuhan ekonomi 3. Dengan janji pemerataan pendapatan dan faktanya tidak pernah tercapai. "Lalu a...

JELANG MOGOK NASIONAL,AKSI PENOLAKAN PP PENGUPAHAN TERUS BERGULIR DI DAERAH

Image
SIARAN PERS KSPI-KAU 2 NOVEMBER 2015 KSPI,KAU- Kaum buruh terus bergerak melakukan aksi di daerah-daerah mulai hari ini sampai 2 minggu kedepan di Batam,Aceh,Sumut,Lampung serta puluhan ribu buruh se-Jatim di kantor Gubernur, Serang, Bogor Dsb. Sedangkan puluhan ribu buruh Se-Jabotabek kembali akan melakukan aksi di Istana Presiden pada 10-11 November bersama mahasiswa menyuarakan melawan kebijakan kapitalis dan liberal pemerintahan Jokowi-JK. Dalam aksi nanti,yang menjadi tuntutan buruh ialah dalam kebijakan pengupahan dengan cara menolak Formula baru kenaikan upah minimum yakni Inflasi+PDB, cabut PP no 78/2015 tentang upah, dan naikan upah minimum 2016 sekitar Rp 500 ribuan. Selain itu, buruh juga menolak jargon pemerintah yang selalu mengatakan "setiap tahun upah naik" dan "formula upah baru memberikan KEPASTIAN",alasan buruh menolak : 1. Jargon setiap tahun upah buruh naik adalah pembodohan kepada rakyat dan buruh oleh Menaker (mungkin karena belum pernah jad...

Soal Aksi Mogok Nasional, Ini Pernyataan Sikap Presiden KSPI

Image
SIARAN PERS KSPI-KOMITE AKSI UPAH (KAU) 1 NOVEMBER 2015 KSPI,KAU- Buruh akan terus menggelar aksi besar-besaran diseluruh Indonesia dan akan melakukan Mogok Nasional serempak di 25 propinsi dan 200 kab/kota dengan 5 juta orang buruh akan ikut mogok nasional tersebut pada 18- 20 November 2015. Mogok Nasional akan dilakukan dengan menghentikan proses produksi diseluruh kawasan industri dan di Bursa Efek Indonesia bahkan buruh pelabuhan,bandara,dan jalan tol akan bergabung dalam aksi masif ini,kebrutalan dan kekerasan polisi terhadap buruh dalam aksi 30 Oktober lalu di Istana makin memperkuat solidaritas buruh dan tidak akan takut terhadap kekerasan polisi yang selalu mengatasnamakan negara dan hukum. Apakah menghancurkan mobil-mobil milik buruh dibenarkan?,bahkan menganiaya buruh seperti binatang apakah dibenarkan atas nama negara hukum(rechstat) ini?,atau sesungguhnya pemerintahan Jokowi-JK sedang memainkan peran arogansi kekuasaan atas nama negara (machstat) yang tidak boleh dikritik...