KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN ADALAH WUJUD EKSPLOITASI DAN KETIDAK BERPIHAKAN PEMERINTAH TERHADAP RAKYATNYA.
Jamkes watch.20/04/15
Pemerintah lagi lagi terus mengeksploitasi rakyatnya dengan berencana menaikan iuran BPJS kesehatan ditengah himpitan ekonomi akibat kebijakan liberalisasi harga barang dan jasa melalui mekanisme pasar.
Belum selesai penderitaan rakyat akibat kenaikan BBM, LPG, tarif dasar listrik, tarif angkutan kereta api dan tarif transportasi publik lain, peniadaan tarif pesawat murah , ,kenaikan tarif tol + PPN tol
, dan dalam waktu dekat pemerintah berencana menaikan iuran BPJS kesehatan sebagai wujud asli pemerintah dalam mengeksploitasi rakyat tanpa hati nurani dengan mengambil jalan pintas yang kesannya adalah cara mudah tanpa harus bekerja keras untuk mendapatkan ruang fiskal sekalipun harus melanggar UUD 1945.
Padahal permasalahan kekurangan dana BPJS kesehatan tahun 2014 akibat klaim rasio sekitar 102% bukan akibat iuran BPJS kesehatan selama ini terlalu kecil , akan tetapi lebih banyak disebabkan dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya untuk mendukung Jaminan Kesehatan nasional dan belum maksimalnya Pemerintah dan BPJS Kesehatan bekerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
Permasalahan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bukan permasalahan yang timbul akibat iuran BPJS Kesehatan yang terlalu kecil seperti yang diklaim pemerintah atau kementerian kesehatan, akan tetapi lebih disebabkan oleh antara lain sebagai berikut;
Pertama, Pemerintah tak menjalankan UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa anggaran APBN 5 dan 10% APBD untuk kesehatan.
Kedua, Pemerintah tidak pro rakyat miskin dan tidak mampu dengan hanya mengalokasikan dana APBN Penerima Bantuan Iuran (PBI) 86,4 juta orang sebesar Rp.19.9 T/tahun, padahal jumlah rakyat miskin dan tak mampu 125 juta orang ( data TNP2K 96,7 juta orang + guru honorer, tukang ojek, PRT dan pekerja serabutan) sehingga seharusnya negara harus mengalalokasikan dana APBN Rp.30 T.
Ketiga, Pemerintah dan BPJS kesehatan tidak bekerja keras secara maksimal untuk optimalisasi perluasan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang jumlahnya 47 juta orang (BPS) menjadi anggota BPJS Kesehatan sehingga potensi iuran BPJS kesehatan kurang lebih Rp.49,35 T ( upah minimum rata rata 2014 Rp.1.750.000, × 47 juta orang) tidak tergarap oleh BPJS kesehatan. Sebagai catatan data terakhir peserta BPJS Kesehatan PPU hanya 11 juta orang.
Keempat, peraturan pelaksana BPJS kesehatan yang kontraproduktif terhadap peningkatan pelayanan seperti permenkes no.59 tahun 2014 tentang INA CBGs berupa sistem tarif dan pembatasan obat-obatan, juga masih banyak peraturan direksi BPJS kesehatan no.14 dan 211 dan lain lain.
Kelima, Mafia Rumah sakit, mafia obat obatan dan mafia tenaga medis yang diduga masih berlangsung sampai hari ini.
Intinya masalahnya adalah dana dan keseriusan pemerintah dan BPJS kes serta seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan UU no.24 tahun 2011 tentang BPJS.
Ir.Iswan Abdullah, ME
Direktur Eksekutif Jamkes Watch / Pengamat ekonomi, Politik dan Perburuhan.
Comments
Post a Comment