DUA TAHUN BEROPERASI,3 AMANAT INI YANG TAK DIJALANKAN OLEH BPJS KESEHATAN

SIARAN PERS KSPI 5 JANUARI 2016

KSPI- Meski telah 2 tahun beroperasi, BPJS Kesehatan kini hanya baru bisa menjamin 60% rakyat Indonesia (155 juta ) dari 255 juta rakyat Indonesia yang wajib di lindungi sesuai dengan amanat UU no 40 tahun 2004 UU, UU no 24 tahun 2011 dan PerPres no 12 tahun 2013 pasal 6.

Menurut Koordinator Departemen Informasi dan Komunikasi KSPI, Roni Febrianto, peningkatan jumlah peserta 1,5juta/bulan dinilai terlalu rendah. Karena,seharusnya bisa 2,5juta/bulan agar pada 1 Januari 2019 seluruh rakyat bisa di  ikut dalam program JKN.

Roni mengatakan,dari sisi keuangan kinerja BPJS Kesehatan masih belum memuaskan karena dalam dua tahun terjadi defisit keuangan tidak kurang 5,5 Triliun dan tingkat kepuasan peserta masih dibawah 80%, artinya perlu kerja keras dan dukungan penuh dari pemerintah untuk perbaikan pelayanan,kepesertaan dan keuangan.

"Langkah awal adalah dengan mempermudah pendaftaran peserta mandiri dan menambah jumlah peserta PBI jadi 96,7 juta sesuai data TNP2K ."Sarannya di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Menurutnya,rencana menaikan iuran peserta mandiri baik untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 belum perlu dilakukan. Untuk menutup defisit anggaran biaya operasional,lanjutnya, pemerintah harus menaikan iuran PBI  besarannya Rp 19.225 sangat tidak layak sehingga iuran yang terkumpul lebih kecil dari biaya operasional yang dampaknya ada defisit anggaran mendekati 5,5 Trilyun.

"Saya mendesak agar iuran PBI pada tahun 2016 bisa dinaikkan jadi Rp 27.000 dan selanjutnya naik sesuai inflasi sehingga pada tahun 2019 iuran PBI bisa pada angka Rp 32.500,- angka tersebut masih jauh 5% alokasi anggaran kesehatan dari APBN sesuai UU no 36 tahun 2009."Tegasnya.

Sepatutnya,lanjut Roni, pemerintah lebih peduli pada kesehatan rakyat dengan mendesak perbaikan kinerja BPJS Kesehatan terlebih dahulu sebelum menaikkan iuran peserta mandiri yang direncanakan akan naik 5 ribu sampai dengan 20 ribu pada awal tahun ini dimana sebelumnya Pemerintah juga sudah menaikkan TDL pada akhir desember 2015.

"Kesehatan sebagai hak rakyat jangan dijadikan ajang bisnis oleh pemerintah tapi dijadikan alat untuk peningkatan kesejahteraan dan profuktifitas."Katanya.

Ditegaskannya kembali, agar BPJS Kesehatan wajib mengeluarkan laporan keuangannya pada publik secara berkala setiap awal tahun di media besar nasional,"Ini agar publik dapat ikut mengawasi kinerja BPJS Kesehatan."Tandasnya.

Terima Kasih

Tim Media KSPI

Comments

Popular posts from this blog

Catat ini Cara Menghitung Denda Pelayanan JKN-BPJS Kesehatan

Tanya Jawab Seputar JAMKES WATCH