SOSIALISASI 3 Jamkes Watch Tentang : IURAN DAN HAK KELAS RAWAT PESERTA JKN BPJS KESEHATAN
SOSIALISASI
3 Jamkes Watch
Tentang : IURAN DAN HAK KELAS RAWAT PESERTA
JKN BPJS KESEHATAN
Pada
Sosialisasi 3 Jamkes Watch akan membahas terkait “ IURAN “ dimana sejak
diberlakukanya Peraturan Presiden no 19 tahun 2016 dan Peraturan presiden no 28
tahun 2016 ada beberapa perubahaan terkait besaran iuran bagi peserta JKN BPJS
Kesehatan,diantaranya iuran bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan
PBPU/BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) berikut penjelasanya:
1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI APBN/APBD (
Penerima Bantuan Iuran )
Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI
serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,00,-
(dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan yang sebelumnya adalah Rp19.225,00,-(Sembilan belas ribu dua ratus dua
puluh lima rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas III . Ketentuan besaran Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan
sebagaimana dimaksud sudah berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2016 sesuai
Perpres 19/16.
2. Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU/BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja)
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja adalah :
a.
sebesar
Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b.
sebesar
Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c.
sebesar
Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan
di ruang perawatan Kelas I.
yang sebelumnya adalah :
a.
sebesar
Rp 25.500,00,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b.
sebesar
Rp 42.500,00,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan
dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c.
sebesar
Rp 59.500,00,- (lima puluh Sembilan ribu
lima ratus rupiah) per orang per bulan
dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Ketentuan besaran Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud nomor 2 huruf a,b dan c sudah mulai
berlaku pada tanggal 1 April 2016. Sesuai Perpres 19/16 dan 28/16.
3. Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PPU ( Pekerja
Penerima Upah )
1. PPU
Pemerintah (Penyelenggara Negara) : 5%
( Lima persen) :
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI,
Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per
bulan. Menanggung 5 Anggota Keluarga,Tambahan Keluarga lainnya : 1%. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar
dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
3%
(tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b.
2%
(dua persen) dibayar oleh Peserta.
Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar
iuran sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan
oleh:
· Pemerintah
untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota
Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat; dan
·
Pemerintah
Daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah,
pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri Daerah.
1. PPU Swasta (Badan
Usaha/Non Penyelenggara Negara):
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Swasta sebesar 5% (lima persen)
dari Gaji atau Upah per bulan. Menanggung
5 Anggota Keluarga,Tambahan Keluarga lainnya : 1%. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar
dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
4% dibayar
oleh Pemberi Kerja /
Badan Usaha
b.
1% dibayar
oleh Pekerja / Peserta
Batas
paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan
besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan
Pegawai Swasta sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sesuai
PERPRES NO. 28 TAHUN 2016, berlaku mulai 1 April 2016.
Yang sebelumnya adalah BerdasarkanPMK
No. 122 Tahun 2015:
- PTKP K1 untuk 1 Tahun adalah Rp 42.000.000,-
- Gaji/Upah maksimal sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2x PTKPT (K/1) Rp 7.000.000,- x 5% iurannya = Rp 350.000,-
- Dengan perincian: Perusahaan Rp 280.000 & Pekerja Rp 70.000,-/bulan hak kelas 1 dan untuk 5 (lima) anggota keluarga.

Comments
Post a Comment