SOSIALISASI 3 Jamkes Watch Tentang : IURAN DAN HAK KELAS RAWAT PESERTA JKN BPJS KESEHATAN



SOSIALISASI 3 Jamkes Watch      
Tentang : IURAN DAN HAK KELAS RAWAT PESERTA JKN BPJS KESEHATAN 

Pada Sosialisasi 3 Jamkes Watch akan membahas terkait “ IURAN “ dimana sejak diberlakukanya Peraturan Presiden no 19 tahun 2016 dan Peraturan presiden no 28 tahun 2016 ada beberapa perubahaan terkait besaran iuran bagi peserta JKN BPJS Kesehatan,diantaranya iuran bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PBPU/BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) berikut penjelasanya:


1.    Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI APBN/APBD ( Penerima Bantuan Iuran )
Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,00,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan yang sebelumnya adalah Rp19.225,00,-(Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III . Ketentuan besaran Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud sudah berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2016 sesuai Perpres 19/16.

2. Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU/BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja)
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja adalah :
a.    sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus  rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b.    sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c.    sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

yang sebelumnya adalah :
a.    sebesar Rp 25.500,00,- (dua puluh lima ribu lima ratus  rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b.    sebesar Rp 42.500,00,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c.    sebesar Rp 59.500,00,- (lima puluh Sembilan  ribu lima ratus  rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Ketentuan besaran Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud nomor 2 huruf a,b dan c sudah  mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016. Sesuai Perpres 19/16 dan 28/16.

3.    Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PPU ( Pekerja Penerima Upah )
1. PPU Pemerintah (Penyelenggara Negara) : 5% ( Lima persen) :
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Menanggung 5 Anggota Keluarga,Tambahan Keluarga lainnya : 1%. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b.    2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran sebagaimana dimaksud huruf a   dilaksanakan oleh:
·        Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat; dan
·       Pemerintah Daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.

1.    PPU Swasta (Badan Usaha/Non Penyelenggara Negara):
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Menanggung 5 Anggota Keluarga,Tambahan Keluarga lainnya : 1%. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    4% dibayar oleh Pemberi Kerja / Badan Usaha
b.    1% dibayar oleh Pekerja / Peserta

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sesuai  PERPRES NO. 28 TAHUN 2016,  berlaku mulai 1 April 2016.
Yang sebelumnya adalah BerdasarkanPMK No. 122 Tahun 2015:
  1. PTKP K1 untuk 1 Tahun adalah Rp 42.000.000,-
  2. Gaji/Upah maksimal sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2x PTKPT (K/1) Rp 7.000.000,- x 5% iurannya = Rp 350.000,-
  3. Dengan perincian: Perusahaan Rp 280.000  & Pekerja Rp 70.000,-/bulan hak kelas 1 dan untuk 5 (lima) anggota keluarga.
Demikian Sosialisasi 3 Jamkes Watch Tentang Iuran dan Hak Kelas perawatan bagi peserta JKN BPJS , Tunggu Sosialisasi 4 yang akan membahas tetntang Sanksi dan Dendan bagi BU dan Peserta JKN. Semoga bermanfaat .

Comments

Popular posts from this blog

Catat ini Cara Menghitung Denda Pelayanan JKN-BPJS Kesehatan

Tanya Jawab Seputar JAMKES WATCH