Jamkes Watch Bogor dan Depok Showan Ke KLOK BPJS Pelabuhan Ratu
Sukabumi ,PL Ratu – Usai menghadiri Undangan MUSCAB IV FSPMI Kabupaten/Kota
Bogor yang dilaksanakan pada 26-27 mei 2016 di Hotel samudera beach PL Ratu Sukabumi , Jamkes Watch Bogor dan Depok menyambangi
KLOK BPJS Pelabuhan Ratu Sukabumi, kedatangan rombongan disambut dengan baik
oleh Dr Niken KLOK BPJS Pelabuhan Ratu dan hadir Pula perwakilan Pekerja /Buruh
sukabumi Sdr. Haryadi Dkk (karyawan PT.PLN Sukabumi / Anggota PUK EE FSPMI).
Poto Bersama JKW ,KLOK BPJS PL Ratu dan Buruh Sukabumi
Selesai berkenalan dengan Dr Niken Rombongan Menghujanin
dengan beberapa pertanyaan terkait Implementasi JKN BPJS Kesehatan dikabupaten sukabumi diantaranya kendala apa
saja yang terjadi diimplementasi JKN BPJS, Berapa Jumlah Peserta dan apa saja
Harapan BPJS Sukabumi Dll.
Dr Niken Menerangkan terkait kendala yang biasa terjadi
adalah Obat yang selalu habis ,Ruangan / Tempat Tidur yang selalu penuh dan
Banyak peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak Iuran .
“ Ia kami masih dapat
pengaduan dari peserta obat yang habis /Kosong ,Tempat Tidur Penuh dan banyak
peserta dari PBPU yang menunggak iuran ada sekitar 60% PBPU menunggak hanya
membayar ketika sakit .Untuk jumlah
penduduk Kabupaten Sukabumi ada sekitar 2,5 juta /jiwa dan 1,5 juta /Jiwa sudah menjadi peserta JKN
BPJS Kesehatan ,itu semua terdiri dari PBI,PPU Swasta / PNS ,PBPU ,dan ada 20 Rumah Sakit yang sudah
PKS dengan BPJS ,hanya ada 1 Rumah Sakit Type B “ Tuturnya
Niken juga menambahkan sangat berharap pemda sukabumi dapat
sinergi dengan BPJS karena JKN adalah tanggung jawab bersama.
DPD Jamkes Watch Bogor dan Depok, Heri Irawan juga
menyampaikan masalah yang terjadi
disukabumi sama dengan yang terjadi didaerah lain ,seperti di JABODETABEK dan
daerah lainya yaitu Ruangan yang penuh ,Obat yang sulit didapatkan khususnya RS
Swasta ,sehingga peserta harus membeli diapotik luar dan membayar sendiri .
”Maka dengan banyaknya
kendala tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah harus hadir dan jangan setengah hati
untuk menjalankan JKN Untuk Semua Rakyat , Pemda Harus Sinergi dan Jalankan
amanat UU Kesehatan No 36 tahun 2009
dan UU Rumah Sakit No 44 tahun 2009
serta Segera menjalankan SPDGT ( Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)
untuk semua daerah dan membuat papan informasi terkait ketersediaan tempat
tidur disetiap Rumah sakit , agar tidak ada lagi peserta JKN BPJS yang di ping
pong dan mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat serta Kemenkes juga harus
serius jangan main –main obat ada difornas tapi tidak ada di e –Katalog sehingga
Rumah Sakit Sulit mendapatkan obat yang sesuai fornas “ tutur Heri
Dalam waktu dekat Buruh Sukabumi akan segera bergabung dengan
Jamkes Watch untuk mengawal JKN BPJS dikabupaten Sukabumi agar bisa lebih baik
lagi, terang Haryadi Perwakilan Buruh Sukabumi.-TKS Media Jamkes Watch
Comments
Post a Comment