Jamkes Watch Bogor dan Depok Showan Ke KLOK BPJS Pelabuhan Ratu



Sukabumi ,PL Ratu – Usai  menghadiri Undangan MUSCAB IV FSPMI Kabupaten/Kota Bogor yang dilaksanakan pada 26-27 mei 2016 di Hotel samudera beach PL Ratu  Sukabumi , Jamkes Watch Bogor dan Depok menyambangi KLOK BPJS Pelabuhan Ratu Sukabumi, kedatangan rombongan disambut dengan baik oleh Dr Niken KLOK BPJS Pelabuhan Ratu dan hadir Pula perwakilan Pekerja /Buruh sukabumi Sdr. Haryadi Dkk (karyawan PT.PLN Sukabumi / Anggota PUK EE FSPMI).

Poto Bersama JKW ,KLOK BPJS PL Ratu dan Buruh Sukabumi

Selesai berkenalan dengan Dr Niken Rombongan Menghujanin dengan beberapa pertanyaan terkait Implementasi JKN BPJS Kesehatan  dikabupaten sukabumi diantaranya kendala apa saja yang terjadi diimplementasi JKN BPJS, Berapa Jumlah Peserta dan apa saja Harapan BPJS Sukabumi Dll.
Dr Niken Menerangkan terkait kendala yang biasa terjadi adalah Obat yang selalu habis ,Ruangan / Tempat Tidur yang selalu penuh dan Banyak peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)  menunggak Iuran .

“ Ia kami masih dapat pengaduan dari peserta obat yang habis /Kosong ,Tempat Tidur Penuh dan banyak peserta dari PBPU yang menunggak iuran ada sekitar 60% PBPU menunggak hanya membayar ketika sakit .Untuk jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi ada sekitar 2,5 juta /jiwa  dan 1,5 juta /Jiwa sudah menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan ,itu semua terdiri dari PBI,PPU Swasta  / PNS ,PBPU ,dan ada 20 Rumah Sakit yang sudah PKS dengan BPJS ,hanya ada 1 Rumah Sakit Type B “ Tuturnya

Niken juga menambahkan sangat berharap pemda sukabumi dapat sinergi dengan BPJS karena JKN adalah tanggung jawab bersama.

DPD Jamkes Watch Bogor dan Depok, Heri Irawan juga menyampaikan  masalah yang terjadi disukabumi sama dengan yang terjadi didaerah lain ,seperti di JABODETABEK dan daerah lainya yaitu Ruangan yang penuh ,Obat yang sulit didapatkan khususnya RS Swasta ,sehingga peserta harus membeli diapotik luar dan membayar sendiri .

”Maka dengan banyaknya kendala tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah harus hadir dan jangan setengah hati untuk menjalankan JKN Untuk Semua Rakyat , Pemda Harus Sinergi dan Jalankan amanat UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan UU Rumah Sakit  No 44 tahun 2009 serta Segera menjalankan SPDGT ( Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) untuk semua daerah dan membuat papan informasi terkait ketersediaan tempat tidur disetiap Rumah sakit , agar tidak ada lagi peserta JKN BPJS yang di ping pong dan mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat serta Kemenkes juga harus serius jangan main –main obat ada difornas tapi tidak ada di e –Katalog sehingga Rumah Sakit Sulit mendapatkan obat yang sesuai fornas “ tutur Heri

Dalam waktu dekat Buruh Sukabumi akan segera bergabung dengan Jamkes Watch untuk mengawal JKN BPJS dikabupaten Sukabumi agar bisa lebih baik lagi, terang Haryadi Perwakilan Buruh Sukabumi.-TKS Media Jamkes Watch

Comments

Popular posts from this blog

Catat ini Cara Menghitung Denda Pelayanan JKN-BPJS Kesehatan

Tanya Jawab Seputar JAMKES WATCH