SURAT REKOMENDASI TERBUKA UNTUK KEPALA DINAS KESEHTAN KAB BOGOR



Menemukan masih banyaknya permasalahan seputar JKN BPJS ditingkat Implementasi diantaranya masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat ruangan penuh,kurang terbukanya fasilitas kesehatan terhadap jumlah tempat tidur , Rujukan tidak berjalan sesuai peraturan perUndang-Undangan ,obat sering habis serta pekerja yang dalam proses PHK tidak lagi dapat manfaat Jaminan Kesehatan akibat pengusaha / Badan Usaha tidak lagi membayar atau menyetorkan iuranya kepada BPJS Dll.

Maka dengan Dasar sudah dilakuknya audiensi Jamkes Watch dengan Dinas Kesehatan ,BPJS dan Jajaran Rumah Sakit dan berdasarkan banyaknya masalah yang masih terjadi maka Jamkes Watch Kab Kota Bogor dan Depok sudah mengirimkan secara resmi surat rekomendasi kepada Pemda Kab Bogor untuk ditindak lanjuti dan Menerbitkan Surat Terbuka Untuk Dinas Kesehatan Kab Bogor ,agar dapat diketahui dan dikawal oleh semua masyarakat ,Berikut :


Nomor     :008/JW-DPD BOGOR DAN DEPOK /V/2016                    Bogor, 09 Mei  2016
Perihal    : Rekomendasi
Lampiran :  -
        
Kepad  Yth,     
Kepala Dinas Kesehatan
Di_ Tempat

Berdasarkan hasil Audiensi Jamkes Watch dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang diwakili Ibu Sri B Dewi Lestari (Dinas Kesehatan ) pada tanggal 24 Maret 2016 yang dihadiri oleh Dr Evi dan Dr Santi  ( Perwakilan KCU BPJS Kesehatan Bogor ),Dr Lanjar (PERSI) dan Jajaran Rumah Sakit Kab Bogor yang bertempat dikantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Maka kami Jamkes Watch Kab/Kota Bogor dan Depok memberikan beberapa rekomendasi terkait peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan terhadap semua peserta JKN-BPJS KIS .Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut :

1.   Menabah SDM, AlKes Dan Faskes serta Pembutan Papan Informasi dan Website Terkait Tempat Tudur  Disemua Rumah Sakit Sebogor.
               Terkait banyaknaya kasus penolakan pasien peserta JKN-BPJS Kesehatan dirumah sakit karena ruangan yang penuh serta alat kesehatan yang tidak memadai serta dokter spesialis yang sangat minim Pemda harus segera menambah Fasilitas Kesehtan ,SDM, Alat Kesehtan dan membuat surat edaran kepada semua Rumah Sakit Sekab,Bogor untuk membuat papan Informasi dan   Website terkait Jumlah Tempat tidur Serta membuat SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu).
Dasar Hukum :

·       UU No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Pasal 6 ayat 1 berbunyi “ Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:
  • a.      menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhanmasyarakat;
  • b.    menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak    mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  • c.      membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
  • d.  memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
  • e.   memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  • f.     menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
  • g.     menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  • h.     menjamin pembiayaan pelayanan kegawat daruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
  • i.       menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
  • j.       mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

·         PMK nomor 99 tahun 2015 Pasal 22A  ayat 1,2,3 dan  4
Ayat 1 berbunyi “ Rumah sakit wajib menginformasikan ketersediaan ruang rawat inap untuk pelayanan JKN.
Ayat 2 berbunyi “ Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung dan/atau tidak langsung
Ayat 3 berbunyi “Pemberian informasi secara langsung dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan informasi atau dilakukan oleh petugas Rumah Sakit.
Ayat 4 berbunyi “Pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website.

·         PMK nomor 001 tahun 2012  Pasal 20 ayat 1,2,4,5 dan 6
Ayat 1 berbunyi “ Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Ayat 2 berbunyi “ Kepala dinas kesehatan provinsi dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua.
Ayat 4 berbunyi “ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan.
Ayat 5 berbunyi “ Dalam rangka melakukan pengawasan, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ayat 6 berbunyi “ Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan.

2.      Status Kepesertaan Pekerja dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK)
Penghentian kepesertaan JKN BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) yang masih dalam proses PHK tidak boleh berdasarkan pada surat keputusan / pengajuan dari manajemen perusahaan
 Dasar Hukum :
·         UU nomor 13 tahun 2003 pasal 155  ayat 2 dan 3
Ayat 2 berbunyi “  Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
Ayat 3 berbunyi “ Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Demikian rekomendasi ini kami buat semoga ada tindak lanjut dari surat ini .atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
JAMINAN KESEHATAN WATCH
KABUPATEN/KOTA BOGOR
DAN KOTA DEPOK


                                          
                                      HERI IRAWAN                            KUAT NUR TAUFIK
                                             KETUA                                           SEKRETARIS

TEMBUSAN :
1.      Bupati Kabupaten Bogor
2.      BPJS Kesehatan Bogor
3.      DPN Jamkes Watch
4.      DPP KSPI
5.      KC FSPMI Bogor
6.      Arsip

Ket : Sebelum surat Terbuka ini terbit surat resmi sudah dikirim kepada Dinas Kesehatan Kab bogor dan ditembuskan kepada Bupati kab bogor,BPJS KCU bogor ,Kapolres kab bogor untuk dapat diketahui dan ditindak lanjuti.
 

Comments

Popular posts from this blog

Catat ini Cara Menghitung Denda Pelayanan JKN-BPJS Kesehatan

Tanya Jawab Seputar JAMKES WATCH