SURAT REKOMENDASI TERBUKA UNTUK KEPALA DINAS KESEHTAN KAB BOGOR
Menemukan
masih banyaknya permasalahan seputar JKN BPJS ditingkat Implementasi
diantaranya masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat ruangan
penuh,kurang terbukanya fasilitas kesehatan terhadap jumlah tempat tidur ,
Rujukan tidak berjalan sesuai peraturan perUndang-Undangan ,obat sering habis
serta pekerja yang dalam proses PHK tidak lagi dapat manfaat Jaminan Kesehatan
akibat pengusaha / Badan Usaha tidak lagi membayar atau menyetorkan iuranya
kepada BPJS Dll.
Maka
dengan Dasar sudah dilakuknya audiensi Jamkes Watch dengan Dinas Kesehatan
,BPJS dan Jajaran Rumah Sakit dan berdasarkan banyaknya masalah yang masih
terjadi maka Jamkes Watch Kab Kota Bogor dan Depok sudah mengirimkan secara
resmi surat rekomendasi kepada Pemda Kab Bogor untuk ditindak lanjuti dan
Menerbitkan Surat Terbuka Untuk Dinas Kesehatan Kab Bogor ,agar dapat diketahui
dan dikawal oleh semua masyarakat ,Berikut :
Nomor
:008/JW-DPD BOGOR DAN DEPOK /V/2016
Bogor, 09 Mei
2016
Perihal
: Rekomendasi
Lampiran
: -
Kepad Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Di_ Tempat
Berdasarkan hasil Audiensi Jamkes Watch dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bogor yang diwakili Ibu Sri B Dewi Lestari (Dinas Kesehatan ) pada
tanggal 24 Maret 2016 yang dihadiri oleh Dr Evi dan Dr Santi ( Perwakilan
KCU BPJS Kesehatan Bogor ),Dr Lanjar (PERSI) dan Jajaran Rumah Sakit Kab Bogor
yang bertempat dikantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Maka kami Jamkes Watch
Kab/Kota Bogor dan Depok memberikan beberapa rekomendasi terkait peningkatan
pelayanan BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan terhadap semua peserta
JKN-BPJS KIS .Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut :
1. Menabah SDM, AlKes Dan Faskes
serta Pembutan Papan Informasi dan Website Terkait Tempat Tudur Disemua
Rumah Sakit Sebogor.
Terkait banyaknaya kasus penolakan pasien peserta JKN-BPJS Kesehatan dirumah
sakit karena ruangan yang penuh serta alat kesehatan yang tidak memadai serta
dokter spesialis yang sangat minim Pemda harus segera menambah Fasilitas
Kesehtan ,SDM, Alat Kesehtan dan membuat surat edaran kepada semua Rumah Sakit
Sekab,Bogor untuk membuat papan Informasi dan Website terkait
Jumlah Tempat tidur Serta membuat SPGDT
(Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu).
Dasar
Hukum :
·
UU No 44 tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit
Pasal 6 ayat 1 berbunyi “ Pemerintah dan pemerintah daerah
bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhanmasyarakat;
- b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
- d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawat daruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
- j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.
·
PMK nomor 99 tahun 2015
Pasal 22A ayat 1,2,3 dan 4
Ayat 1 berbunyi “ Rumah sakit wajib menginformasikan
ketersediaan ruang rawat inap untuk pelayanan JKN.
Ayat 2 berbunyi “ Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan secara langsung dan/atau tidak langsung
Ayat 3 berbunyi “Pemberian informasi secara langsung
dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan informasi atau dilakukan oleh
petugas Rumah Sakit.
Ayat 4 berbunyi “Pemberian informasi secara tidak
langsung dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website.
·
PMK nomor 001 tahun 2012
Pasal 20 ayat 1,2,4,5 dan 6
Ayat 1 berbunyi “ Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan
pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Ayat 2 berbunyi “ Kepala dinas kesehatan provinsi dan
organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada
pelayanan kesehatan tingkat kedua.
Ayat 4 berbunyi “ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi
kesehatan.
Ayat 5 berbunyi “ Dalam rangka melakukan pengawasan,
Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota dapat
mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ayat 6 berbunyi “ Tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau
pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan
kesehatan.
2. Status Kepesertaan Pekerja dalam proses
Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK)
Penghentian
kepesertaan JKN BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) yang masih
dalam proses PHK tidak boleh berdasarkan pada surat keputusan / pengajuan dari
manajemen perusahaan
Dasar
Hukum :
·
UU nomor 13 tahun 2003 pasal
155 ayat 2 dan 3
Ayat 2 berbunyi “ Selama putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha
maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
Ayat 3 berbunyi “ Pengusaha dapat melakukan penyimpangan
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing
kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan
tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima
pekerja/buruh.
Demikian
rekomendasi ini kami buat semoga ada tindak lanjut dari surat ini .atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
JAMINAN KESEHATAN WATCH
KABUPATEN/KOTA BOGOR
DAN KOTA DEPOK
HERI IRAWAN KUAT NUR TAUFIK
KETUA SEKRETARIS
TEMBUSAN :
1. Bupati Kabupaten Bogor
2. BPJS Kesehatan Bogor
3. DPN Jamkes Watch
4. DPP KSPI
5. KC FSPMI Bogor
6. Arsip
Ket :
Sebelum surat Terbuka ini terbit surat resmi sudah dikirim kepada Dinas
Kesehatan Kab bogor dan ditembuskan kepada Bupati kab bogor,BPJS KCU bogor
,Kapolres kab bogor untuk dapat diketahui dan ditindak lanjuti.
Comments
Post a Comment