Jamkes Watch Bogor Depok Minta BPJS Netral dan Jalankan Tugasnya Dengan Komitmen
JamkesWatch -Bogor 30 mei 2016 :
Jamkes Watch Bogor dan Depok – Mendapat laporan
dari Fauzan , pekerja PT Lintec Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Menara Permai, Jl. Raya
Narogong KM. 23.85, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat . terkait kepesertaan JKN BPJS
Kesehatan yang sudah dinonaktifklan oleh pihak BPJS Kesehatan .
poto ketika diskusi Jamkes Watch dan Kepala Cabnag BPJS bogor
Ketua DPD Jamkes Watch Bogor dan Depok ,Heri
Irawan langsung merespon dengan cepat dengan mengirimkan Surat Permohonan dan
Pernyataan Rekomendasi kepada Kepala
BPJS KCU Bogor untuk segera mengaktifkan kembali dan pada hari senin tgl 30 mei
sudah dilakukanya pertemuan Perwakilan Jamkes Watch Bogor dan Depok dengan
Kepala KCU BPJS Bogor dan jajaran BPJS Kesehatan Bogor,hadir pula perwakilan
dari Serikat Pekerja PUK SPL FSPMI PT
Lintec Indonesia SDR FAUZAN.
Rudi Darmawan ( kanit Kepatuhan BPJS Bogor)
menyampaikan pada pertemuan tersebut pada :
a. Tgl 29 Des 2015 manajemen PT Lintec Indonesia
melaporkan bahwa sedang terjadi perselisihan hub Industrial antara pekerja dan
pemberi kerja.
b. Manajemen PT Lintec Indonesia meminta kepada
BPJS KCU Bogor untuk menghentikan JKN BPJS untuk 178/org karyawan PT Lintec
yang sedang mogok kerja dengan dasar sudah dianggap mengundurkan diri ,krn
tidak ikut panggilan manajemen untuk kembali lagi bekerja dasar hukum kemenaker
.
c. Tgl 31 Des 15 Manajemen PT Lintec menstop
pembayaran Iuran JKN BPJS untuk 178/org pekerjanya yang sedang melalukan mogok
kerja dan sampai bulan mei pengusaha hanya membayar iuran peserta JKN BPJS
karyawan Lintec yang aktif bekerja 87/org.
d. Tgl 27 Januari 2015 ,BPJS Mengirimkan surat
kemanajemen Lintec Indonesia menolak untuk menghentikan kepesertaan JKN BPJS
karena tidak ada keputusan Tetap dari Pengadilan.
Mahat Kusumadi (Kepala Cabang BPJS Bogor) juga menegaskan
bahwa pihaknya akan komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Bogor dengan menyatakan :
a. BPJS akan mendorong dan menagih Iuran untuk
semua karyawan PT Lintec Indonesia baik yang aktf bekerja ataupun Tdk aktf
karena secara sistem jika pengusaha PT Lintec hanya membayar iuran yang aktf
bekerja maka akibat dari yang 178/org yang tidak aktf bekerja tdk dibayarkan
semua kartu JKN BPJS karyawan Lintec dinonaktifkan karena adanya tunggakan
tersebut.
b. BPJS tidak dapat aktifkan kepesertaan
karyawan PT Lintec baik yang aktf bekerja ataupun yang tdk aktf bekerja selama
masih ada tunggakan yang blm dibayarkan karena sudah diatur di Perpres 19/16.
c. BPJS berharap
semua stakeholder sama2 dorong semua BU (Badan Usaha) khususnya
pengusaha PT Lintec agar tertib dan taat peraturan dan BPJS akan jalankan tugas
dan fungsinya dan tanggung jawabnya serta terus berkoordinasi dengan Jamkes
Watch - KSPI.
Heri Irawan ( Ketua DPD Jamkes Watch Bogor
depok) yang ketika itu didampingi Sekretarisnya Kuat Nurtaupik menegaskan dan
meminta kepada BPJS Bogor untuk Netral dan amanah serta komitmen dalam
menjalankan tugasnya dan segera aktifkan kembali kepesertaan JKN BPJS pekerja
Lintek 178/org yang sedang melakukan mogok kerja yang sah dengan dasar :
a. Bahwa
putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus
Bandung ( PHI ) atas perkara Nomor : 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 18
Maret 2016 bukanlah putusan tingkat akhir tapi putusan tingkat pertama
sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; Pengadilan Hubungan
Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama
mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
b. Bahwa putusan
PHI atas perkara Nomor : 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2016
tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih diajukan Kasasi oleh
kedua belah pihak, sebagaimana diatur Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak
dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap
apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
c. Bahwa
pihak Pengusaha PT. Lintec Indonesia menolak putusan perkara Nomor :
05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2016 tersebut dengan mangajukan
Kasasi oleh Kuasa Hukumnya Prestigio Law Firm kepada Mahkamah Agung pada
tanggal 4 April 2016 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor :
46/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg; ( copy memori kasasi terlampir )
d. Bahwa pihak
Pekerja juga menolak putusan perkara Nomor : 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal
18 Maret 2016 tersebut dengan mangajukan Pernyataan Kasasi melalui Kuasa
Hukumnya kepada Mahkamah Agung pada tanggal 06 April 2016;
1. Status Kepesertaan Pekerja dalam proses Pemutusan Hubungan
Kerja ( PHK)
Penghentian kepesertaan JKN BPJS Kesehatan bagi pekerja
penerima upah (PPU) yang masih dalam proses PHK tidak boleh berdasarkan pada
surat keputusan / pengajuan dari manajemen perusahaan.
Dasar Hukum :
·
UU nomor 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 2 dan 3
Ayat
2 berbunyi :
|
“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh
harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
|
Ayat
3 berbunyi :
|
“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan
skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan
kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa
diterima pekerja/buruh.
|
2. BPJS Kesehatan harus Jalankan amanat UU no 24 tahun 2011.
Ketika Badan Usaha (BU) tidak melakukan kewajibanya untuk
membayar iuran maka BPJS harus menagihkan iuranya kepada BU agar segera
membayar dan melunasinya untuk semua pekerjanya.
Dasar
Hukum :
·
UU nomor 24 tahun 2011 pasal 10 huruf b,pasal 11 huruf a,c,f dan g, pasal 19 ayat 1
dan 2 ,pasal 55
Pasal
10 Huruf b :
|
“Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan
Pemberi Kerja
|
Pasal
11 Huruf a :
|
“Menagih
pembayaran Iuran
|
Pasal
11 Huruf c :
|
“Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan
Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
|
Pasal
11 Huruf f :
|
“Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau
Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
|
Pasal
11 Huruf g :
|
“Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang
mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
|
Pasal
19 Ayat 1 :
|
“Pemberi Kerja wajib memungut
Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada
BPJS.
|
Pasal
19 Ayat 2 b :
|
“Pemberi Kerja wajib membayar dan
menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
|
Pasal
55 :
|
“Pemberi
Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
|
Ket : surat
yang dikirim oleh Jamkes Watch Bogor Depok langsung disampaikan dan ditembuskan
kepada Kepala
BPJS Divre IV di Jakarta,Dewan Pengawas BPJS Pusat di Jakarta,Bupati Kabupaten Bogor,Ketua
DPRD Kabupaten Bogor,Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bogor,Kepala Polres kab
Bogor,Dewan Pimpinan Nasional Jamkes
Watch di Jakarta,DPP FSPMI-KSPI di Jakarta ,KC FSPMI Bogor dengan tujuan untuk
sama – sama mengawal dan ada tindak lanjut. Tks Tim Media Jamkes watch
Comments
Post a Comment